KBRN, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pendatanganan nota kesepakatan dalam sosialisasi pendidikan pemilih untuk Pemilu 2024. Penandatanganan ini dilakukan Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kantor Pusat PBNU, Jakarta.
“Jadi pada hari ini Kami bersama KPU RI melakukan MoU yang berisi tentang kesepakatan dalam penyelenggaraan berbagai bentuk kegiatan pendidikan pemilih. Selain itu, untuk menyosialisasikan berbagai macam peraturan dan informasi Pemilu kita,” kata Yahya dalam sambutannya, Jumat (13/10/2023).
Menurut Yahya, NU memiliki banyak program yang dapat dikolaborasikan dalam pendidikan politik Pemilu. Di mana pendidikan politik merupakan salah satu program utama pengurus PBNU kepada warga NU.
“Kolaborasi ini menjadi langkah tepat dalam penguatan pendidikan politik di masyarakat. Kemudian, kepentingan NU terhadap politik Indonesia merupakan keselamatan bangsa dan negara tidak lebih tidak kurang," ujar Yahya.
Terdapat dua hal, kata Yahya, yang ingin dicapai dalam proses pendidikan pemilu tersebut. Pertama sistem politik berjalan dengan baik dan tidak gagal.
“Kedua, mengawal proses demokrasi ini tetap berjalan sesuai jalur serta sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari semua itu Pemilu adalah titik tolak mendasar karena keseluruhan konstruksi politik dari waktu ke waktu dibangun dari Pemilu,” ujarnya.
Sementara, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan PBNU memiliki peran penting memberikan pemahaman pendidikan demokrasi. Sebab, PBNU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
“Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jamiyah memberikan kontribusi besar dalam memberikan perkembangan demokrasi pada Pemilu 2024. Kami juga minta dukungan dari PBNU agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar,” ucap Hasyim.
Pewarta: Aditya Prabowo
Editor: Bunaiya
Sumber: RRI
