KBRN, Jakarta: Bawaslu RI ingin adanya kesepahaman dengan tokoh agama di Indonesia, terkait batasan-batasan Pemilu 2024. Dalam hal ini, terkait kampanye politik pada demokrasi lima tahunan sekali tersebut.
"Misalnya, kesepahaman mana batasan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu kan jelas kalau tempat ibadah nggak boleh," kata Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan persnya, Rabu (4/10/2023).
Lolly menjelaskan, larangan tempat ibadah sebagai sarana kampanye sudah diatur tegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jangan sampai, adanya perdebatan kembali soal kampanye politik di tempat ibadah.
"Tempat ibadah tegas larangannya, tidak ada pengecualian, Jadi harusnya dimaknai sesuatu yang tidak lagi menjadi perdebatan. Bawaslu langkah pencegahan dilakukan bangun komunikasi persuasif ke seluruh tokoh agama," ucap Lolly.
Ke depannya, Lolly menuturkan, Bawaslu akan lebih intensif melakukan pendekatan kepada pemuka-pemuka agama. Semua itu, demi meredam konflik polarisasi politik dari kontestasi Pemilu 2024.
"Dibangun upaya, misalnya kalau teman-teman di Bali, ke pemuka-pemuka agama Hindu, dilakukan pendekatannya. Dari sisi pengawasannya dibalik, apa yang diatur oleh PKPU, maka itu lah yang diawasi oleh Bawaslu," ujar Lolly.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Allan
Sumber: RRI
