KBRN,Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor). Dalam rapat tersebut soal strategis rekapitulasi di kecamatan dan proyeksi kebutuhan ruang rekap pemetaan lokasi TPS kebutuhan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) Pemilu 2024 di Jakarta.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya menyampaikan, pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus memperhatikan beberapa hal. Sepert keterjangkauan, bebas banjir dan bukan wilayah militer.
"Standarisasi lokasi TPS terdiri dari beberapa hal yaitu tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas. Itu untuk menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia," ujar Dody, dalam rilis KPU DKI. Minggu, (17/09/2023).
Lebih lanjut Dody mengatakan, TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter. Selain itu juga disesuaikan dengan kondisi setempat dan tidak dibuat di dalam ruang tempat ibadah.
Dalam rapat itu juga dibahas mengenai metode penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 yang dapat dilakukan dengan metode 2 panel. Yakni panel A untuk penghitungan suara pemilu Presiden-Wakil Presiden dan pemilu DPD serta panel B untuk pemilu DPR/ DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Namun untuk hal ini, kita masih menunggu PKPU terkait tungsura dan juknisnya," katanya.
Pada kesempatan tersebut para anggota dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta juga diberi kesempatan untuk memaparkan pemetaan TPS dan kebutuhan Rekapitulasi pada Pemilu Tahun 2024.
"Pembahasan isu-isu strategis ini penting supaya kita bisa memahami secara utuh tahapan teknis yang sedang dan akan berjalan kedepan. Agar penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Jakarta bisa terlaksana dengan baik," kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat, Efniadiyansyah.
Pewarta: Aris Basuki
Editor: Bara
Sumber: RRI
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
