KBRN, Jakarta: Komisi II DPR RI menilai, 10 Pj gubernur memiliki tugas berat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 mendatang. Terlebih, wilayah yang akan dipimpinnya itu merupakan daerah 'gajah' atau strategis.
"10 wilayah provinsi yang akan diemban ini adalah wilayah yang gubernurnya gajah-gajah. Pilkada Serentak 2024, harus mampu mengamankan kebijakan pemerintahan yang ada di wilayah provinsi terkait," kata anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro saat berbincang dengan PRO3 RRI, Senin (4/9/2023).
Agung menegaskan, 10 Pj gubernur harus mampu menjaga kerukunan, serta menjabarkan dokumen-dokumen RAPBD yang telah disusun. "Paling penting adalah memasuki tahapan pemilu serentak besok wajib hukumnya menjaga persatuan dan kerukunan," ucap Agung.
Kemudian, Agung mengungkapkan, Komisi II DPR tidak mau melihat maraknya hoaks pada Pilkada 2024. Tidak hanya itu, Pj gubernur diharapkan juga tidak melakukan politik praktis.
"Diantara kontestasi partai-partai politik yang akan mengikuti dalam gelaran pemilu serentak besok jangan ada yang membuat hoaks. Kemudian mencoba masuk dan melakukan politik praktis, kami akan pantau terus," ujar Agung.
Diketahui, Mendagri Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melantik 10 Pj gubernur daerah, Selasa (5/9/2023). Pada September tahun ini, tercatat ada 10 gubernur yang jabatannya akan berakhir.
Karena itu, untuk menghindari kekosongan pimpinan daerah, pemerintah menetapkan penjabat gubernur. Yang nantinya, memimpin daerah hingga hasil pemilihan kepala daerah dilantik Presiden.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Allan
Sumber: RRI
