KBRN, Jakarta: Bawaslu RI mengaku, tidak mau kecolongan kasus hoaks, ujaran kebencian dan SARA menyebar saat pemungutan suara Februari 2024. Pemilu 2024, Bawaslu menggandeng Kemenkominfo hingga platform media sosial (medsos) agar kontestasi damai tanpa diwarnai huru-hara.
"Bawaslu melakukan pencegahan dengan melakukan media monitoring sekaligus mempublikasikan informasi dan edukasi kepemiluan secara massif. Agar maraknya informasi hoaks dapat diredam dengan berita kebenaran," kata Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam keterangan persnya, Senin (4/9/2023).
Ia mengaku, Bawaslu dan Kemenkominfo sejalan untuk mengantisiasi dan meredam hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA. Terlebih, kasus-kasus tersebut sering terjadi di medsos.
“Kami kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti Kemenkominfo, platform media sosial, media, dan konten kreator. Juga membentuk gugus tugas pengawasan kampanye bersama KPI, KPU, dan Dewan Pers,” ucapnya.
Dari sisi pengawasan, Herwyn berharap, terdapat peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika terjadi penyebaran berita hoaks, ujaran SARA. Masyarakat dapat melaporkannya melalui aplikasi Sigap Lapor.
"Melalui perspektif kelembagaan, Bawaslu juga melakukan pengawasan dan mencermati konten internet dari akun resmi media sosial partai politik. Atau, gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye yang terdaftar di KPU," ujarnya.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Mosita
Sumber: RRI
