KBRN, Jakarta: Bawaslu RI melakukan investigasi, potensi kerawanan Pemilu 2024 di desa-desa. Hal ini dilakukan karena Bawaslu mengendus, potensi kepala desa berpihak kepada salah satu peserta capres-cawapres pada Pemilu 2024.
"Lagi menginvestigasi beberapa kejadian di lapangan, karena ada beberapa berita yang harus diklarifikasi kepada teman-teman Bawaslu di daerah. Misalnya, ada program desa, kepala desa membuat program ini kemudian berpihak kepda salah satu peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan persnya, Kamis (16/11/2023).
Ia menegaskan, program-program pemerintah yang berkaitan dengan negara tidak boleh dijadikan kepentingan peserta pemilu. Termasuk juga, program desa yang jalankan oleh kepala desa di Indonesia.
"Itu juga tidak boleh, ada aturan. Sangat dalam dan tinggi makanya jadi perhatian kami," ucap Bagja.
Lanjutnya, ia mengaku, Bawaslu sedang merancang cara penanganan pelanggaran tersebut. Apalagi semenjak komisi aparatus negara ditiadakan.
"Ini kan lagi proses, 3-6 bulan ya ke depan ini, kita lagi coba mengatur itu. Sudah, sudah langsung ke KemenPAN-RB dan BKN sekarang, ke depan seperti itu," ujarnya.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Mosita
Sumber: RRI
