KBRN, Jakarta: KPU berjuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang. KPU tidak menginginkan, pengalaman Pemilu 2019 tidak terulang, khususnya kejadian 17 juta surat suara tidak sah.
"Tingkatkan partisipasi masyarakat itu, melihat hasil pemilihan 2019, surat suara tidak sah 17 juta. Atau 11 persen dari partisipasi masyarakat atas hak pilih di TPS," kata Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan dalam acara FGD 'Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Mensukseskan Pemilu Pilkada Serentak 2024', di Kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Cahyo mengkhawatirkan, Pemilu 2024 ini masyarakat semakin bingung dan kurang partisipasinya. Karena, pada Pemilu 2024 terdapat lima surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih.
"Ini ada lima surat suara, apakah mereka bingung? ini harus kita lakukan perbaikan. Tingkat kualitas, harus di tingkatkan (partisipasi) di tahun 2024," ucap Cahyo.
Oleh sebab itu, Cahyo menegaskan, sosialisasi tentang Pemilu 2024 tidak hanya sebatas tugas KPU, Bawaslu, dan DKPP. Melainkan, pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder terkait juga berperan andil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
"2024 ini, ada metode berbeda, sejauh ini, kita lakukan upaya kolaborasi koordinasi kementerian/lembaga dan BUMN. Kita rumuskan, di tengah situasi politik yang mulai memanas," ujar Cahyo.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Tegar
Sumber: RRI
