KBRN, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membuat langkah-langkah strategis dalam menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024. Salah satunya, dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bawaslu.
"KASN bersinergi dengan pekerjaan lembaga terkait seperti Kemendagri dan Bawaslu. Karena masing-masing dari instansi tersebut memiliki kewenangan yang dapat mengintervensi gaji pejabat bina kepegawaian kepala daerah," kata Asisten KASN Pengawasan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku dan Netralitas ASN, Ilham Firman dalam dialog Pro3 RRI, Kamis (14/9/2023).
KASN, lanjut Ilham, mendorong pimpinan instansi tingkat pusat untuk mencegah terjadinya pelanggaran ASN. Selain itu, KASN secara masif melakukan pembinaan sosialisasi netralitas ke berbagai daerah.
"Termasuk meningkatkan sinergi rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota. Karena, Bawaslu baru saja beberapa minggu yang lalu melakukan pelantikan anggota komisioner yang baru," katanya, menjelaskan.
"Sehingga, kita juga perlu melakukan sinergi. Memberikan pemahaman kepada kawan-kawan Bawaslu yang baru," katanya, menambahkan.
Selain itu, Ilham menegaskan, KASN juga sering melakukan acara webinar dan tematik dengan instansi pemerintah. Tidak hanya itu, KASN juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi.
"Terkait dengan tema pendidikan, kita langsung menyasar kepada dosen dan guru yang juga seringkali terjebak dalam kasus politisasi. Dalam pelaksanaan pemilu pemilihan atau juga kita melakukan survei terhadap pelaksanaan netralitas oleh penjabat kepala daerah," ujar Ilham.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Rini Hairani
Sumber: RRI
