KBRN, Jakarta: Biaya pelaksanaan Pemilu 2024, disebutkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bisa membengkak. Dari alokasi anggaran Rp70 triliun untuk Pemilu 2024, dalam pelaksanaannya nanti bisa bertambah Rp17 triliun.
Meski membengkak, Menkeu meyakini, perhelatan Pemilu 2024 memberikan dampak positif terhadap ekonomi di Indonesia. terutama belanja dari partai politik.
“Anggaran (APBN 2022) cukup besar, sampai Rp70-an triliun, tergantung second round. Itu akan nambah Rp17 triliun,” kata Menkeu dalam Kuliah Umum di Universitas Diponegoro, Senin (23/10/2023).
Menkeu mengharapkan, belanja parpol peserta Pemilu 2024 dapat berdampak baik untuk ekonomi Tanah Air. “Kalau pemilu, dampaknya InsyaAllah baik. Asal tidak ada pecah belah,” katanya.
Sebelumnya, ia melaporkan realisasi anggaran pemilu pada 2022 mencapai Rp3,1 triliun. Kemudian, alokasi 2023 Rp30 triliun, dan alokasi 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Khusus untuk tahun ini, telah terealisasi sejumlah Rp14 triliun dari pagu Rp30 triliun. Secara rinci, Rp12,6 triliun telah diberikan melalui KPU dan Bawaslu.
Uang belasan triliunan rupiah itu, untuk membentuk badan adhoc, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan. Lalu, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemutakhiran data pemilih.
Sementara, Rp1,4 triliun sisanya terealisasi oleh 14 kementerian dan lembaga untuk pengamanan pemilu, hingga pengawasan dana penyelenggara pemilu. Lalu, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait pemilu.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Mosita
Sumber: RRI
