KBRN, Jakarta: Bawaslu RI mengkhawatirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral jelang Pemilu 2024. Sebab, Bawaslu memperoleh data puluhan daerah memiliki potensi kerawanan netralitas ASN.
"Pelanggaran netralitas ASN memiliki pola, ASN nakal yang terjerat pelanggaran ini antara lain nekat mempromosikan calon tertentu. Memberikan pernyataan terbuka di media sosial dan media sosial lainnya," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan persnya, Jumat (22/9/2023).
Bahkan, lanjutnya, ada oknum ASN yang nekat menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan peserta Pemilu 2024. "Fasilitas negara untuk mendukung petahana," ucap Lolly.
Lolly mengungkapkan, modus pelanggaran lainnya yang dilakukan ASN yakni memberikan dukungan via grup WhatsApp (WA). ASN itu terlibat aktif maupun pasif dalam kampanye calon.
"Bikin grup WhatsApp. Itu paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah," ujar Lolly.
Bawaslu mencatat 10 provinsi dan 20 kabupaten/kota yang memiliki potensi kerawanan terkait netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Sepuluh provinsi tersebut, Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim).
Kemudian Jawa Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, dan Lampung. Sementara 20 kabupaten/kota itu, yakni, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Ternate, Kabupaten Sumba Timur, Kota Parepare.
Selanjutnya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bulu Kumba, Kabupaten Maros, Kota Tomohon. Lalu, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Poso.
Kemudian, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Banjarbaru. Terakhir, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Luwu Timur.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Bunaiya
Sumber: RRI
