KBRN, Jakarta: Dewan Pers mendesak, seluruh media massa tidak menjadikan medsos sebagai rujukan sumber berita. Terutama, selama penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung.
Setiap pemilu dan pilkada, Dewan Pers menilai, medsos digunakan oleh 'buzzer' sebagai sarana propaganda dan kampanye. Salah satu contohnya, isu penamparan wakil menteri (wamen) yang dilempar oleh buzzer di medsos.
"Sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik harus benar-benar diverifikasi dulu kebenarannya. Sebelum dijadikan berita," kata Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan dalam keterangan persnya, Kamis (21/9/2023).
Asep mengungkapkan, era serba digital saat ini kerap kali dimanfaatkan oleh 'penumpang gelap'. Yaitu, dengan cara menyebar isu-isu yang belum valid informasinya kepada masyarakat di medsoa.
"Menjadi tantangan bagi dunia pers dan wartawan. Untuk berhati-hati dalam menelaah dan menerima informasi," ucap Asep.
Tidak hanya itu, Asep menekankan, masyarakat harus menela'ah terlebih dahulu setiap menerima informasi dari medsos. Termasuk isu terbaru, yakni adanya seorang menteri menampar wamen di dalam rapat kabinet.
“Masuk akal tidak? Kan tidak. Karena itu jangan langsung dibuat beritanya," ujar Asep.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Bara
Sumber: RRI
