KBRN, Jakarta: BRIN menyoroti, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres dan atau berpengalaman menjadi kepala daerah. Putusan MK tersebut, dinilai BRIN, berdampak besar terhadap perubahan peta politik.
"Perubahan peta politiknya sangat signifikan. Dalam jangka pendek, yakni menjelang Pemilu 2024, maka bisa jadi sesuai dengan prediksi banyak orang," kata Peniliti BRIN Aisah Putri Budiarti saat dihubungi wartawan, Senin (16/10/2023).
Aisah mengkhawatirkan, keputusan MK itu mengisyaratkan konflik kepentingan yang kental. Efek buruknya di masyarakat, membuat ketidakadilan pada kompetisi Pemilu 2024.
"Hal ini pada akhirnya menemukan titik puncaknya jika ketimpangan kompetisi politik. Dan melanggengkan politik dinasti," ucap Aisah.
Efek jangka panjangnya, Aisah menilai, putusan MK mengakibatkan semakin lemahnya fungsi parpol ke depan. Khususnya, terkait langkah kaderisasi berjenjang untuk mendapatkan politisi berkapasitas dan loyal pada partai.
Semakin tingginya ruang politik dinasti, ia menilai, kian besar semakin besar pula peluang muncul dan menjamurnya politisi instan.
"Melemahnya marwah MK dan melemahnya kepercayaan publik pada penegakan hukum. Banyak hal lainnya hingga berujung pada semakin terdegradasinya demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Mosita
Sumber: RRI
