KBRN, Jakarta: Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Haris Almasyari meminta LPP RRI netral dan independen. Khususnya selama proses tahapan Pemilu 2024 untuk memberikan informasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
RRI juga diharapkan memberikan layanan informasi yang tidak memihak kepada pihak manapun. Dalam konteks pemilu, LPP RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik harus bersifat independen, netral, tidak komersial.
"Sehingga berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Tidak berpihak kepada pihak tertentu," ujar Abdul Haris di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Rabu (29/11/2023).
Dirut LPP RRI, I Hendrasmo menyatakan, pihaknya akan melakukan jurnalisme independen dan kredibel di Pemilu 2024. Hal ini dilakukan melalui program siaran di berbagai tahapan Pemilu.
"Melakukan jurnalisme independen yang tidak berpihak kepada pihak tertentu, informasi yang kredibel melalui program siaran. Yang disiarkan berbagai tahap, mulai tahap pra pemungutan suara, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara," kata Hendrasmo, menjelaskan.
"Program siaran RRI berisi sosialisasi, dimana kanal semua RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Voice of Indonesia. Juga RRI Net, RRI Digital, Pemberitaan di radio yang disingkronkan di KBRN, serta sosial media," ujar Hendrasmo.
Program siaran Pemilu diantaranya, dari masa pendaftaran di KPU, masa kampanye, hingga pemungutan suara, dan penetapan pasangan terpilih. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi seluruh tahapan Pemilu 2024.
"Pada masa kampanye 28 November sampai 10 Februari 2024 kita melakukan siaran pemberitaan yang mengedepankan netralitas dan seimbang. Pada masa tenang 11 hingga 13 Februari 2024 berita yang disiarkan tidak tentang kampanye tapi berita terciptanya kamtibnas yang aman dan terkendali," ucapnya.
Pewarta: Rizki Supermana, S.Pd
Editor: Beri
Sumber: RRI
