KBRN, Jakarta: Komisi I DPR RI berharap, sosok Panglima TNI selanjutnya mampu menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono, harus bisa memerintahkan jajarannya tidak terlibat politik praktis.
"Berharap dalam suasana kebatinan, pileg, pilpres, Panglima TNI dan seluruh prajurit netral tidak politik praktis. Itu harapan rakyat semua," kata anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (Kang TB) saat berbincang dengan PRO3 RRI, Selasa (31/10/2023).
Peringatan keras soal netralitas itu, Kang TB menilai, kondisi internal TNI sekarang ini sedang tidak kondusif. Dikhawatirkannya, banyak prajurit TNI tidak mengindahkan perintah Panglima TNI untuk menjaga netralitas Pemilu 2024.
"Karena komposisi militer sekarang juga tidak baik-baik saja. Banyak perintah panglima tidak membuat prajuritnya menjalankan," ucap Kang TB.
Bahkan, Kang TB menegaskan, banyak personel TNI mulai dari level prajurit sampai kolonel mengabaikan perintah Panglima TNI. Seperti contoh, memanfaatkan Babinsa TNI dalam operasi intelejen di masyarakat.
"Khawatirkan melakukan operasi intelejen, pakai Babinsa, di desa babinsa cukup diakui itu perlu di awasi. Kalau ancaman belum, tapi ini akan merusak demokrasi kita," ujar Kang TB.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi telah mengirimkan Surpres tentang usulan calon Panglima TNI pengganti Yudo Margono. Surat itu kini sudah diterima DPR RI.
Surpres tersebut dikirim langsung oleh Mensesneg Pratikno ke Ketua DPR Puan Maharani. Sebagai informasi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal purna tugas pada 26 November 2023.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: witokaryono
Sumber: RRI
