KBRN, Banten: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyinggung netralitas aparat birokrasi seperti ASN hingga keamanan TNI-Polri jelang Pilpres 2024. Hal itu disampaikan saat safari politik dan konsolidasi pemenangan Ganjar-Mahfud MD di Banten.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi kader sekaligus Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan di Kantor DPC PDIP Kabupaten Pandeglang. Hasto mencontohkan, Azwar Anas tetap memperhatikan netralitas dengan tidak menekan birokrasi.
"Kita enggak mau 'black campaign', kita sampaikan fakta. Kita tidak mau Pak Anas ini arahan dari Ibu (Megawati, Red) menekan birokrasi," ujar Hasto, Minggu (10/12/2023).
Karena, menurut Hasto, birokrasi di dalam Undang-undang harus netral, Polri-TNI harus netral, KPU-Bawaslu harus netral. "Itu Undang-undang yang kita ikuti, makanya Pak Anas tidak pernah dipaksa, mana ada rekam jejak Pak Anas menekan birokrasi?" ucap Hasto dalam pidatonya.
Hasto yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD menegaskan, intimidasi yang mencoreng netralitas. Pelanggaran penyelenggara negara akan menciptakan malapetaka dan membunuh demokrasi.
"Mereka mendapat respons positif. Karena kinerjanya hasil gemblengan partai tanpa harus intimidasi," katanya, menjelaskan.
"Intimidasi gak akan berguna saudara-saudara sekalian, malah menciptakan petaka. Intimidasi enggak akan berguna, malah menciptakan petaka dan membunuh demokrasi," ujarnya.
Hasto mengungkap, alasan memilih Provinsi Banten, yakni peluang yang cukup besar. Selain itu, langkah jemput bola karena Banten memiliki sosok Rano Karno yang dekat denga rakyat.
"Banten adalah daerah yang sangat penting, 2014 kami menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten sehingga ada peluang cukup besar. Sekarang, di sana Ketua Tim Pemenangan dipimpin Rano Karno sosok sangat populer yang berada di hati rakyat," kata Hasto, mengakhiri.
Pewarta: Saadatuddaraen. ST
Editor: Beri
Sumber: RRI
