"Ini penting dilakukan, mengingat dalam konteks pandemi saat ini transaksi uang digital harus lebih dikedepankan pada transaksi online. Pengunjung PON XX Papua juga akan lebih banyak menggunakan sistem pembayaran secara daring atau uang digital," kata Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika Yulianus Amba melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Yulianus mengatakan sejumlah perbankan milik pemerintah maupun BUMN seperti Bank BRI dan Bank Indonesia dilibatkan untuk menambah wawasan pelaku UMKM terhadap uang digital.
"Kita harus yakinkan mereka dan kasih arahan ke mereka untuk beralih menggunakan uang digital ke depan," katanya.
Pemkab Mimika juga sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan uang virtual terkemuka dari ibu kota. "Ini dibutuhkan sebagai agregator dalam pelaksanaan transaksi uang digital di Kabupaten Mimika," katanya.
Yulianus berharap kerja sama itu dapat meningkatan ekonomi 8.000 pelaku UMKM yang terdaftar di Pemkab Mimika.
Selain memberi wawasan transaksi digital, kata Yulianus, seluruh pengusaha UMKM yang terlibat juga dibebaskan dari retribusi surat izin usaha hingga pengelolaan sampah selama PON bergulir pada 22 September sampai 15 Oktober 2021.
"Tempat usaha itu, sudah tidak bisa kita tarik retribusinya," katanya.
Kebijakan itu diharapkan memberi dampak besar terhadap kemampuan pelaku UMKM Mimika untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19.
Baca juga: PON Papua gelorakan semangat UMKM di Mimika
Baca juga: Sambut PON, UMKM Mimika melakukan inovasi makanan berbahan sagu
Baca juga: Sanggar batik Phokouw Faa buka stand di venue Softball PON XX
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Dadan Ramdani
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
