TVRINews, Jakarta
Ekonom Senior Piter Abdullah menyatakan isu penghapusan bantuan sosial sangat tidak masuk akal. Yang dimana Paslon nomor 3, Ganjar-Mahfud akan meniadakan dan tidak melanjutkan program Bantuan Sosial era Presiden Joko Widodo itu merupakan kabar bohong dan tidak benar.
“Bansos adalah sebuah keharusan karena ada kelompok miskin yang perlu dibantu, yang saat ini jumlahnya mencapai 25 juta orang,” kata Piter di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Desember 2023.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) itu menekankan, bansos adalah jaminan sosial serta wujud keberpihakan dan keberadaan negara untuk membantu mereka yang miskin.
Di sisi lain, pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima menggarisbawahi bahwa narasi besar dari demokrasi substansial adalah kesejahteraan masyarakat.
“Kami melanjutkan Nawacita 2014-2019 dan 2019-2024 dari Presiden Jokowi, sekaligus mengimplementasikan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 sebagai aksi mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Aria Bima.
Di forum yang sama, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar – Mahfud, Satya Heragandhi memaparkan, latar belakang KTP Sakti untuk menyederhanakan bantuan yang diberikan dengan tulus oleh pemerintahan Ganjar-Mahfud agar tidak malah merepotkan penerima manfaat karena banyaknya kartu-kartu itu.
“Saat ini, ketika kartu-kartu yang berbeda itu dijalankan oleh kementerian yang berbeda, pemerintah daerah, dan database yang berbeda, justru menimbulkan permasalahan sendiri,” ujar Satya.
Secara teknis, Satya menerangkan, akan ada proses standarisasi format data, pengumpulan, pembersihan serta proses pemeliharaan data.
“Ganjar-Mahfud berkomitmen jangan sampai masyarakat direpotkan oleh sesuatu yang bisa dipermudah oleh pemerintah. Di situlah keberpihakan Ganjar-Mahfud pada masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Bantah Kampanye Hitam
Pewarta: Nisa Alfiani
Editor: Redaktur TVRINews
Sumber: TVRI
