RRI

  • Beranda
  • Berita
  • Bawaslu Bakal Sentil BPR Soal Data Intelijen PPATK

Bawaslu Bakal Sentil BPR Soal Data Intelijen PPATK

19 Desember 2023 11:30 WIB
Bawaslu Bakal Sentil BPR Soal Data Intelijen PPATK
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat berpidato di suatu acara. Ia mengaku bakal 'sentil' Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang mengakaitkan dengan data intelijen PPATK (Foto: Humas Bawaslu RI)

KBRN, Jakarta: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku bakal 'sentil' Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Karena, BPR dinilainya, mengkaitkan pernyataannya soal data intelijen PPATK terhadap dugaan transaksi mencurigakan dana kampanye Pemilu 2024.

"Kami perlu sentil saja, agar kemudian data intelijen itu tidak boleh keluar (kepada publik). Jika (BPR) mengeluarkan statement demikian, jika menemukan adanya dugaan, maka sampaikan kepada Bawaslu," kata Bagja dalam keterangan persnya, Selasa (19/12/2023).

Terlebih, Bagja mengaku, laporan PPATK terkait transaksi 'gelap' dana kampanye tersebut masih dilakuka kajian. Yang boleh tahu dalam persoalan ini, justru hanya Polri dan Kejaksaan.

"Jangan kemudian ke publik, karena harus kita tindaklanjuti mau nggak mau dari Bawaslu sekarang akan kami lakukan kajian. Nanti kami sampaikan, saya lagi mengajukan komplain terhadap ini, karena dikaitkan BPR pernyataan saya," ucap Bagja.

"Pernyataan saya pertama hanya data di intelijen. Coba tanya kepada PPATK apakah yang bersangkutan menyampaikan data tentang BPR? tidak ada," ucpnya.

Oleh sebab itu, Bagja menekankan, pentingnya menjaga data intelijen dari laporan PPATK tersebut. Karena kewenangannya ada di polisi dan jaksa.

"Kami juga undang Polri dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti temuan (PPATK). Jika ada, kemudian bisa dibuktikan bahwa ini dugaan tindak pidana pemilu," ujar Bagja.

Diberitakab sebelumnya, adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di Jawa Tengah. Dana tersebut disetorkan ke rekening MIA.

Dari rekening MIA itu, dana tersebut dipindahkan kembali ke perusahaan. Dan, salah satunya diduga mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo Subianto.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, temuan transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya  mendapatkan dan mengikuti data DCT.  “Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya, kepada PPATK," kata Ivan kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).

Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: witokaryono
Sumber: RRI