RRI

Debat Panas Ketiga Cawapres Soal IKN

23 Desember 2023 07:15 WIB
Debat Panas Ketiga Cawapres Soal IKN
Ketiga Cawapres berdebat soal IKN pada debat cawapres di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (Foto: RRI.co.id/Charlie)

KBRN, Jakarta: Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut pembangunan IKN akan dorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan saat debat Cawapres yang digelar Jumat (22/12/2023) malam.

Dalam debat itu, Gibran mengatakan saat ini sudah ada investasi di luar Jawa hingga 53 persen. Menurutnya, pemerataan pembangunan itu wajib.

"Sekarang investasi uang ada di luar Jawa sudah ada 53 persen," kata Gibran saat memaparkan visi misi dalam debat cawapres. Selanjutnya, ia mengatakan IKN akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru.

"Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru. Ini akan membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja," ucapnya.

Gibran lalu menyebut IKN bukan juga hanya membangun bangunan baru. Menurut Gibran, IKN simbol pemerataan pembangunan.

"IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Tetapi ini juga dapat jadi simbol transformasi di Indonesia," ujar dia.

Sementara calon presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menargetkan misi membangun 40 kota baru setara Kota Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan penduduk di satu kota. 

Cak Imin mengatakan, kota yang dimaksud harus memiliki kemampuan menampung jumlah penduduk. Kemudian juga bisa memberikan sarana dan prasarana memadai.

"Kami memiliki satu tekad pemerintahan  akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, akses pendidikan sampai pada yang dibutuhkan," kata Cak Imin dalam debat Cawapres.

Ia menyatakan, pihaknya bukan pada posisi setuju atau tidak setuju dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam soal pembangunan perkotaan ini, Cak Imin juga menyatakan bakal melibatkan pihak swasta. 

"Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Terpenting adalah prioritas pemerataan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud," ucapnya.

Dalam debat itu Gibran sempat mengatakan, IKN bisa dibangun tanpa harus menggunakan APBN. Bahkan, banyak pihak yang gagal paham, karena pembangunan IKN hanya menggunakan 20 persen menggunakan APBN.

"Sisanya adalah dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, cawapres nomor urut 03, Mahfud MD justru mempertanyakan siapa saja investor yang sudah masuk di IKN. Pasalnya, dirinya melihat belum ada investor yang masuk.

"Sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu gitu investor mana yang sudah masuk ke sana," kata dia.

"Saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Apakah benar?," tambah Mahfud.

Menjawab pertanyaan itu, Gibran memastikan sudah ada beberapa investor yang masuk IKN dan mulai membangun. Bahkan dirinya, meminta Mahfud MD untuk mencari tahu investor yang masuk ke IKN di Google.

Mahfud MD membeberkan, ratusan hektar tanah di kawasan IKN Nusantara dikuasai 'pengusaha' tertentu. Pernyataan tegas Mahfud itu terlontar, ketika menjawab kembali pernyataan Gibran.

Terkait adanya 'pengusaha' yang menguasai ratusan hektar di IKN, Mahfud tidak merinci, nama konglomerat tersebut. Mahfud justru menyetujui, masukan Gibran yang ingin mengajak investor ke IKN.

"Saya dengar justru ada ratusan hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah saya setuju ke depannya itu agar ngundang investor IKN harus diteruskan," kata Mahfud.

Kemudian, Mahfud menegaskan, pendanaan di IKN oleh investor harus sesuai dengan tujuan semula. Bahwa, investor harus dapat dipastikan menanam investasi di Kalimantan Timur.

"Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN (anggaran pembangujan IKN). Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan," ucap Mahfud.


Pewarta: Mosita
Editor: Bunaiya
Sumber: RRI