KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali seluruh aparatur negara untuk bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, Kepala Negara menyatakan seluruh aparatur negara harus mendukung tugas para penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
Misalnya dalam pengiriman logistik ke wilayah tersulit dan terluar, yang tidak dapat dilakukan penyelenggara Pemilu. "Ini bisa dibantu oleh TNI maupun Polri," ujarnya pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024, Sabtu (30/12/2023).
Selain aparat negara, Presiden juga mengingatkan hal yang sama kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah. Terlebih KPU sebagai penyelenggara Pemilu pasti akan banyak disorot oleh seluruh elemen masyarakat.
"Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi kalau mencoba melenceng dari aturan," ujar Presiden. Karena itu, Kepala Negara meminta netralitas tersebut harus dijaga bersama-sama.
Menurut Presiden, ketidaknetralan KPU akan sangat berbahaya bukan hanya bagi lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri. "Ini juga akan mengancam legitimasi Pemilu Indonesia," ucapnya menegaskan.
Apalagi, Pemilu 2024 menjadi sangat komplek karena melibatkan 204.807.222 pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Jika dirinci lebih jauh dapat terbagi lagi atas 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa.
Karena itu, Presiden menekankan tata kelola penyelenggaraan pemilu harus sangat baik. Demikian pula dengan kesiapan seluruh petugas, ketersediaan dan distribusi logistik, serta sistem teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pewarta: Pradipta
Editor: Syahrizal Budi Putranto
Sumber: RRI
