KBRN, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan pemberhentian tidak hormat jika ada ASN yang terbukti menjadi anggota partai politik. Demikian dikatakan Asisten KASN Pokja Pengawasan, Maria Ivonne Tarigan, dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI, Kamis (4/1/2024).
Menurut Maria, ada kemungkinan ASN yang menjadi anggota parpol ingin maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Tetapi tidak mengundurkan diri sebagai ASN. "Sementara di dalam Undang Undang ASN sudah diatur bahwa Pegawai Negri Sipil (PNS) tidak boleh menjadi pengurus ataupun anggota partai politik," ujarnya.
Menurut Maria, setelah rekomendasi dari KASN keluar, maka proses pemberhentian sebagai ASN dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaiannya di masing-masing instansi. Misalnya kalau ASN pemerintah daerah, maka pejabat pembina kepegawaiannya adalah kepala daerah.
Berdasarkan data KASN pada pemilu dan pilkada sebelumnya, pelanggaran ASN yang tidak netral banyak dilakukan ASN di pemerintah daerah. "Ini dilema juga ketika mereka dipimpin oleh pejabat yang lahir dari proses politik. Seringkali ada kepentingan-kepentingan politik," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan laporan pengawasan selama masa kampanye. Hingga saat ini, pihaknya telah menemukan ada 320 pelanggaran pemilu.
Selain itu, Bawaslu juga menemukan 320 pelanggaran dan 402 bukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran itu terdiri dari pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, hingga pelanggaran netralitas ASN.
Pewarta: Iman
Editor: Heri Firmansyah
Sumber: RRI
