KBRN, Kota Bekasi: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pastikan menjaga netralitas dalam penangan kasus dugaan pelanggaran pemilu. Termasuk dalam kasus yang melibatkan Apartur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi.
Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Muhammad Sodikin menegaskan lembaganya berkomitmen menjaga netralitas. Sekalipun harus berhadapan dengan Pemkot Bekasi sebagi bagian dari Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pemilu.
"Soal netralitas tidak ada pengaruhnya dengan pemerintah daerah. Kami sebagai lembaga harus tetap netral tidak bisa diintervensi," kata dia.
Termasuk dalam penanganan kasus yang tengah mereka lakukan saat ini. Di mana ada 11 orang ASN Pemkot Bekasi diadukan ke Bawaslu Kota Bekasi.
11 orang ASN tersebut terdiri dari 10 orang Camat dan 1 orang Satpol PP. Termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad.
Mereka dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN. Buntut pamer jersey nomor 2 yang identik dengan calon presiden (capres) tertentu.
"Laporan masyarakat masuk tanggal 2 Januari 2024 dan kami anggap memenuhi unsur formil maupun materil. Sehingga Bawaslu memutuskan menindakalanjuti laporan masyarakat tersebut," kata dia.
Ia menjelaskan, Bawaslu akan bekerja selama 14 hari terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024. Dalam kurun waktu tersebut para terlapor akan diperiksa oleh Bawaslu Kota Bekasi.
"Kami akan panggil dan periksa para terlapor. Selama 14 hari kerja kita akan bekerja untuk menentukan apakah laporan masyarakat terbukti atau tidak," ujarnya mengakhiri.
Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad mendukung Bawaslu. Ia menjanjikan tidak akan melakukan intervensi dalam kasus yang tengah melibatkan ASN Pemkot Bekasi, tersebut.
"Kita hargai kewenagan Bawaslu, kita tunggu saja hasilnya. Kita tidak akan intervensi," ujarnya.(Leny Kurniawati)
Pewarta: Leny Kurniawati
Editor: Allan
Sumber: RRI
