TVRINews, Samarinda
Capres nomor urut satu Anies Baswedan buka suara, terkait adanya temuan transaksi keuangan mencurigakan atau aliran dana yang masuk ke bendahara sejumlah partai politik (Parpol).
Menurutnya, aliran dana yang ditemukan PPATK ini harus dinilai apakah aliran dana tersebut bermasalah atau tidak.
"Dinilai saja apakah ada aliran yang tidak sah atau bermasalah. Ya aliran ya, apakah ada masalah apa tidak silahkan dinilai," kata Anies kepada awak media di Samarinda, Kamis 11 Januari 2024.
Baca Juga: Khofifah Deklarasikan Dukung Prabowo, Anies: Tak Apa, Kami Yakin Jatim Ingin Perubahan
Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan adanya penerimaan dana hingga ratusan miliar dari luar negeri untuk bendara 21 partai politik (Parpol).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan, penerimaan dana tersebut terjadi sepanjang tahun 2022-2023.
Pada tahun 2022, kata Ivan pihaknya menemukan sebanyak 8.270 transaksi dari 21 partai politik itu. Lalu, transaksi itu meningkat pada tahun 2023 menjadi 9.164.
“Mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana luar negeri. Di 2022, penerimaan dananya hanya Rp83 miliar, di 2023 meningkat menjadi Rp195 miliar,” ujar Ivan.
Baca Juga: Polri Terima Belasan Laporan dari Bawaslu soal Kasus Tindak Pidana Pemilu
Selain itu, terkait laporan penerimaan dana untuk para bendahara parpol tersebut didapatkan dari International Fund Transfer Instruction (IFTI) terhadap 100 orang yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu.
“Kalau DCT itu terdapat penerimaan dana sebesar Rp7,7 triliun dari luar negeri terhadap 100 DCT tersebut. Bahkan, juga ada yang mengirimkan dana ke luar negeri sebesar Rp5,8 triliun,” ucapnya.
Pewarta: Nirmala Hanifah
Editor: Redaktur TVRINews
Sumber: TVRI
