RRI

  • Beranda
  • Berita
  • ​Pengawasan Logistik Disebut Tidak Detail, Bawaslu Pertanyakan KPU

​Pengawasan Logistik Disebut Tidak Detail, Bawaslu Pertanyakan KPU

13 Januari 2024 15:15 WIB
​Pengawasan Logistik Disebut Tidak Detail, Bawaslu Pertanyakan KPU
Petugas saat merapihkan logistik Pemilu 2024. (Foto: Antara)

KBRN, Jakarta: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mempertanyakan balik KPU RI, karena menyebut pengawasan logistik Pemilu 2024 tidak detail. Perdebatan antara Bawaslu dengan KPU itu, dalam persoalan banyaknya logistik pemilu yang mengalami kerusakan selama proses distribusi.

"Kurang detail yang mana?, ya kan atas saran perbaikan Bawaslu. Kok kurang detail, gimana mereka (KPU)," kata Bagja dalam keterangan persnya, Sabtu (13/1/2024).

Bagja pun mengajak KPU untuk adu data soal pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024. Bagja meminta, para komisioner KPU tidak asal ucap soal hasil pengawasam logistik pemilu dari Bawaslu.

"Bisa dicek di daerah kok, jangan asal ngomong KPU RI, kita ngasih saran perbaikan sudah jelas. mau kita buka yang lain lagi? ngaco mereka tuh," ucapnya.

Kemudian, ia menegaskan, banyak surat suara Pemilu 2024 yang mengalami kerusakan. Bawaslu meminta KPU untuk segera cetak ulang dan mengirim lagi ke beberapa daerah.

"Misalnya, surat suara hijau, ada surat suara ungu, pink, kemudian kita minta untuk diperbaiki, cetak ulang. Itu ada, tapi di beberapa daerah, nggak kemudian nasioanal, tapi itu kan jadi faktor penting dalam pengawasan," ujar Bagja.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, persentase pemenuhan logistik Pemilu 2024 tahap kedua belum 100 persen. Yulianto menjelaskan, data KPU pada 4 Januari 2024, sampai pukul 22.00 WIB, terkait produksi dan distribusi logistik Pemilu.

"Produksinya sudah mencapai sebesar 85 persen, kemudian pengirimannya mencapai sebesar 55 persen. Dan, sudah 30 persen terkirim sampai di seluruh gudang gudang KPU Kabupaten/Kota," kata Yulianto dalam keterangan persnya, Minggu (7/1/2024).

Yulianto menjelaskan, logistik Pemilu tahap pertama itu terdiri dari kotak suara, tinta, hingga segel. Jenis logistik tahap kedua, disebutkan Yulianto, berbeda dengan tahap pertama.

"Logistik tahap kedua terdiri dari surat suara presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara DPR, kemudian surat suara DPD. Kemudian, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten kota," ucap Yulianto.

Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Mosita
Sumber: RRI