RRI

  • Beranda
  • Berita
  • Kapuspen Harap Prajurit TNI Bijak Gunakan Media Sosial

Kapuspen Harap Prajurit TNI Bijak Gunakan Media Sosial

17 Januari 2024 01:00 WIB
Kapuspen Harap Prajurit TNI Bijak Gunakan Media Sosial
Kapuspen TNI, Mayjen TNoI Nugraha Gumilar bersilaturahmi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, bertempat di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2024). (Foto: Puspen TNI)

KBRN, Jakarta: Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar berharap prajurit TNI agar bijak dalam menggunakan media sosial atau medsos. Selain itu, prajurit TNI harus tetap menjaga netralitas  dalam Pemilu 2024.

"Kami berharap setiap prajurit TNI agar berusaha untuk menangkal berita-berita negatif yang dapat memecah belah persatuan, menjelang Pemilu 2024," kata Kapuspen TNI saat bersilaturahmi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2024).

Menanggapi hal itu, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali merespon positif apa yang disampaikan oleh Kapuspen TNI. Kasal meminta agar bersama-sama menekan berita negatif yang dapat memecah belah NKRI. "Hal ini sudah saya tekankan kepada seluruh jajaran TNI AL agar netral pada Pemilu 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, Kasal menyampaikan kepada Kadispenal Laksma TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana.  Agar menindaklanjuti kepada jajaran TNI AL mengenai apa yang telah dibahas dalam pertemuan ini.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, netralitas TNI pada Pemilu 2024 akan terjaga. Apalagi, dirinya menginstruksikan ke seluruh jajarannya bahwa posko-posko netralitas di seluruh wilayah akan berjalan sebagaimana mestinya. 

"Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," ujar Agus usai dilantik di Istana Negara, Rabu (22/11/2023). 

Selaku Panglima TNI menegaskan, dirinya menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan penyuluhan terkait netralitas TNI. Ini sesuai dengan UU No 34/2004 mengenai prajurit tidak boleh berpolitik praktis. 

"Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit," ujarnya.


Pewarta: Iman
Editor: Heri Firmansyah
Sumber: RRI