KBRN, Jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ruang digital yang kondusif untuk proses demokrasi. Khususnya dalam konteks Pemilu. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, ASN memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap langkah agarp roses Pemilu berjalan lancar.
“Saya mengajak ASN Kota Batam untuk menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi
yang akurat. Bahkan memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan damai khususnya di ruang digital,” kata Rudi melalui Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Batam, Heriman HK yang hadir dalam acara Pemilu Damai: Menjaga Ruang Digital Sehat Kedewasaan Politik Pemilih Cerdas, di Kota Batam, dikutip Kamis (18/1/2024).
Menurutnya, literasi digital saat ini bukan hanya kebutuhan tetapi menjadi keharusan. Di mana Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari.
"Bukan hanya soal bagaimana menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana menjadi kontributor positif bagi ruang digital. Melalui acara ini kami berharap ASN Kota Batam dapat meningkatkan pemahaman kita bersama terkait literasi digital dan mewujudkan Pemilu damai," kata Heriman.
Wali Kota Batam, lanjut Heriman, juga menggarisbawahi pentingnya berkomunikasi dengan bijak dan
bertanggung jawab di ruang digital. Hal itu karena ruang digital menjadi sarana yang sangat penting dalam menyebarkan informasi, motivasi, partisipasi, dan menjaga ketertiban serta kedamaian.
“Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama dalam mewujudkan Pemilu damai. Itu karena maraknya informasi yang tidak akurat dan disinformasi di ruang digital,” ujar Heriman.
Pada acara Pemilu Damai: Menjaga Ruang Digital Sehat Kedewasaan Politik Pemilih Cerdas, turut disampaikan materi terkait empat pilar literasi digital. Yakni digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture serta keterkaitannya dengan agenda pemilu damai.
Pada pilar digital ethics, Widyaiswara Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Wawan Hermawan mengatakan, ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik. Sekaligus merupakan objek pengawasan karena memiliki kewenangan dan kekuasaan yang rentan disalahgunakan.
“Dasar hukum terkait netralitas ASN sudah banyak tertuang, diantaranya UU Pemilu, UU ASN, UU Pilkada, PP Disiplin PNS, hingga keputusan bersama menteri. Maka dari itu ASN harus membawa nilai-nilai tersebut di ruang digital,” kata Wawan.
Sementara itu pada pilar digital skill, Dosen pascasarjana Fasilkom, Universitas
Indonesia, Sofian Lusa, mengatakan, ASN harus dapat memegang kontrol atas kehidupan diri sendiri di ruang digital. Terlebih kecanggihan telepon pintar saat ini kerap berisi Dis-Informasi, Mis-Informasi, dan Mal-Informasi.
“Oleh karena itu ASN harus dapat memegang kontrol atas kehidupan diri sendiri di ruang digital. Karena jejak digital akan terekam selamanya,” kata Sofian.
Pada pilar digital safety, Anggota Dewan Pengawas IASII dan IATI, Hari Singgih Noegroho mengatakan, penanganan dini diperlukan menuju Pemilu damai. Menurutnya, ASN perlu membuat manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di ruang digital.
"Dampak risiko digitalisasi dapat dikelompokkan dalam risiko personal, risiko akibat perbedaan persepsi dalam komunikasi, penipuan, dan pemalsuan informasi/fitnah/hoaks. Dari keempat risiko tersebut, ASN diharapkan dapat melakukan manajemen risiko dalam bentuk antisipasi, pencegahan, dan upaya menghindari," kata Hari.
Di pilar digital culture, Kepala Laboratorium Psikologi di program studi Psikologi, Universitas Bina Nusantara, Cornelia Istiani, mengatakan, regulasi diri ASN diperlukan agar tidak terperangkap dalam tawaran kemudahan dan kecepatan. Khususnya dalam menyelesaikan beragam persoalan.
Pewarta: Rini Hairani
Editor: Tegar
Sumber: RRI
