KBRN, Jakarta: Cawapres 03 Mahfud MD mengaku, terdapat 10 ribu pengaduan soal sengketa tanah di Kemenko Polhukam. Sebanyak 2.587 laporan di antaranya terkait sengketa tanah adat.
"Di tahun 2024 ini, berdasarkan rekapitulasi Kemenko Polhukam dari 10 ribu pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini," kata Mahfud dalam Debat Ketiga Capres-Cawapres Pilpres 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Dalam persoalan itu, Mahfud mengaku, banyak aparat penegak hukum yang tidak tegak lurus menjalankan aturan. Mahfud pun merasa jengkel, ketika mengetahui sikap aparat tersebut.
"Ada orang yang mengatakan aturannya sudah ada, tinggal laksanakan, nggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan, akalnya banyak sekali," ucap Mahfud.
Kemudian, Mahfud membeberkan, pertemuannya dengan KPK terkait persoalan tanah. Disebutkannya, banyak penguasa tanah yang surat izinnya dicabut, namun tidak dilaksanakan.
"Empat hari lalu, bertemu di KPK, KPK mengatakan, itu banyak tuh penguasaan tanah, izin-izin tambang sudah dicabut. Ada sudah dicabut oleh MA (Mahkamah Agung) tidak dilaksanakan sampai setahun setengah," ujar Mahfud.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Beri
Sumber: RRI
