KBRN, Jakarta: Pemberantasan mafia tanah merupakan pembahasan penting dalam tema debat Cawapres nanti malam, Minggu (21/1/2024). Membahas agraria berarti juga membicarakan bagaimana transparansi hak atas kepemilikian tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah.
Dan, kepemimpinan yang berhasil memberantas persoalan tersebut akan menerima apresiasi masyarakat secara luas. Hal tersebut disampaikan Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR RI.
"Sehingga masyarakat yang berurusan dengan itu tidak dibuat rumit. Karena bagaimana pun persoalan tanah ini sangat dekat hubungannya dengan masyarakat, ditambah persoalan mafia tanah," kata Guspardi Gaus kepada Pro3 RRI, Minggu.
Guspardi mengatakan masyarakat banyak berharap pembersihan pungutan liar bisa betul-betul dilakukan. Ia juga mengungkapkan kompleksitas persoalan tanah masih terjadi hingga saat ini.
Ia mengatakan gerbang persoalan mafia tanah ada di kantor Kementerian ATR/BPN. Alasannya, kepemilikan sertifikat tanah tentu harus melalui layanan BPN/ATR terlebih dahulu.
"Makanya, ATR/BPN harus memiliki komitmen yang kuat dulu untuk tidak ramah dengan siapa pun. Apalagi persoalan mafia, karena ini komplikatit banget," katanya, menjelaskan.
"Intinya memberantas terhadap pungli-pungli itu yang paling penting sebetulnya. Kalau ada komitmen tinggal siapa pun yang menjadi capres dan cawapres, akan memiliki aturan yang tegas sampai ke lini kebawah," katanya.
Guspardi mengatakan para cawapres harus bisa membuat ATR/BPN berkomitmen atas layanannya. Komitmen ini juga termasuk keberpihakan kepada masyarakat, peraturan, dan pemberantasan mafia tanah.
Pewarta: Mosita
Editor: Nugroho
Sumber: RRI
