KBRN, Jakarta: Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bakal membawa isu pupuk di debat cawapres kedua, Minggu (21/1/2024). Hal itu disampaikan Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) Achmad Nur Hidayat.
"Kita melihat sistem distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku tidak efisien dan tak tepat sasaran. Pendekatan yang lebih efektif adalah dengan mengalihkan pemberian subsidi pupuk langsung kepada petani, bukan melalui produsen atau sistem distribusi yang rumit," kata Achmad, Sabtu (20/1/2024).
Menurut Achmad, subsidi pupuk sering mengalami penyelewengan bernilai puluhan triliun rupiah. Dampaknya menimbulkan perbedaan harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi di lapangan.
Dia menduga ada praktik mencampur pupuk subsidi dengan non-subsidi untuk mencari margin keuntungan. Tentu sangat merugikan petani sehingga berdampak meluas seperti menurunkan produksi pangan, produktivitas, dan pendapatan petani.
"Salah satu masalah utama terletak pada sistem distribusi pupuk yang dikelola oleh BUMN. Banyak pupuk yang tidak terdistribusi dengan baik, mengendap di gudang penyimpanan pabrik, dan tidak sampai ke tangan petani," ujarnya.
Aktivis dan pakar kebijakan publik ini menilai e-RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok tidak efektif. Ia mengatakan penyaluran pupuk melalui dan kartu tani, pasalnya petani mengalami kondisi lebih kritis pada musim tanam.
Karena itu, Timnas Amin merekomendasikan beberapa jalan keluar. Pertama, pemberian subsidi langsung kepada petani dengan sistem voucher dan kredit subsidi.
"Subsidi sebaiknya diberikan langsung kepada petani. Hal ini bisa dilakukan dengan sistem voucher atau kredit subsidi yang dapat digunakan petani untuk membeli pupuk sesuai kebutuhan mereka," ucapnya.
"Kedua penggunaan teknologi informasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Serta organisasi petani dapat memastikan data yang akurat dan terkini," katanya menambahkan.
Ketiga, pendidikan dan pelatihan petani ihwal penggunaan pupuk yang efektif dan efisien, serta praktik pertanian berkelanjutan. "Pendidikan ini penting agar petani dapat menggunakan subsidi dengan bijak," ujarnya.
Keempat, pengawasan penggunaan subsidi dengan membuat pelaporan dan audit secara transparan. "Meskipun subsidi diberikan langsung kepada petani, tetap diperlukan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan," ucapnya.
Kelima, evaluasi berkala guna pantau efektivitas pemberian subsidi langsung. "Evaluasi ini penting untuk menyesuaikan kebijakan dan memastikan bahwa tujuan peningkatan kesejahteraan petani tercapai," katanya.
Ia berharap cara ini dapat membantu atasi persoalan sistem subsidi pupuk saat ini, sehingga, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tanah mereka. "Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan subsidi, mengurangi penyalahgunaan," ujarnya.
Pewarta: Mandra
Editor: Rini Hairani
Sumber: RRI
