KBRN, Jakarta: Capres 03 Ganjar Pranowo menilai, nyali pejabat negara yang maju Pilpres 2024 untuk melepas atau mundur dari jabatannya. Tantangan Ganjar tersebut, guna menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).
"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar seperti dikutip Antara, di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar mengungkapkan, potensi konflik kepentingan bagi peserta Pilpres sangat besar jika tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Sebab itu, menurutnya, seluruh pihak terutama peserta Pemilu 2024 harus mewaspadai potensi tersebut.
"Sejak awal kita bicara, apakah seorang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak, semua jabatan publik," ucap Ganjar.
"Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi. (Yaitu) conflict of interest."
Tidak hanya itu, Ganjar pun menyoroti, banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara. Terutama, di masa kampanye pemilu ini.
"Beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Rakyat bisa nilai itu, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur," ujar Ganjar.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Bunaiya
Sumber: RRI