KBRN, Jakarta: Capres Nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di Lapangan Jambidan, Bantul, Yogyakarta, Selasa (23/1/2024). Dalam kampanyenya, Anies merasakan Indonesia sedang berada di persimpangan jalan.
Ia mengingatkan bahwa negara diatur oleh seluruh warga negara dan bukan milik satu golongan atau satu keluarga saja. Anies kembali menekankan bahwa negara adalah milik seluruh rakyat yang ada di dalamnya.
“Ini adalah negeri milik seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin mempertahankan jangan sampai jadi negara kekuasaan,” ujar Anies di hadapan para pendukungnya.
Capres Koalisi Perubahan ini menjelaskan bahwa negara harus berdiri berdasarkan asas hukum. Negara hukum merupakan negara yang penguasa diatur oleh hukum, sedangkan negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum.
"Kita tidak ingin menjadi negara kekuasaan dimana hukum ditekak-tekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai pemegang kekuasaan dan kemudian praktik-praktik pelanggaran dibiarkan," ucap Anies.
Sementara, Timnas Amin menyesalkan sikap kekuasaan yang disinyalir menjadi dalang di balik pencabutan izin acara Desak Anies. Dimana acara tersebut rencananya digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, Selasa (23/1/2024).
Juru Bicara Timnas Amin, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, pencabutan izin secara mendadak terhadap kegiatan Anies Baswedan sering terjadi. Sebelum di Yogyakarya, juga pernah terjadi di Padang, NTB, dan banyak tempat lainnya.
Pencabutan izin acara Anies dikatakan Ramli adalah masalah yang besar. Belum lagi salah alamat, jikalau acara kemudian dialihkan secara mendadak.
“Seperti di NTB itu, semua sudah lengkap dan tiba-tiba izinnya dicabut, berpindah acaranya. Begitu juga ini di jogja, sudah ada ijinnya, persiapan baik, tiba-tiba dicabut,” ucapnya.
Pewarta: Ryan Suryadi
Editor: Beri
Sumber: RRI
