TVRINews, Jakarta
Executive Co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) Sudirman Said memberikan komentar terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan jika presiden dan menteri boleh kampanye asalkan tak pakai fasilitas negara.
Atas pernyataannya tersebut, ia menilai jika saat ini Indonesia telah kehilangan keteladanan yang baik.
"Yang paling beresiko bagi saya adalah, saat ini kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik, dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara," ujar Sudirman Said di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Januari 2024.
Kemudian, ia mengatakan jika seorang pemimpin yang dengan mudahnya mengubah pandangan itu akan menandakan sebuah kerusakan norma. Ini karena, sudah masuk dalam sebuah moral dan etika.
"Tapi kalau soal moral, etik soal apa yang sikapnya keteladanan itu membutuhkan waktu lama. Kalau pimpinan tertinggi seperti dengan mudah mengubah cara pandang, sikap itu yang tadi resikonya sangat besar karena yang rusak norma," kata Sudirman.
Selain itu, kata Sudirman, sejatinya masyarakat tak ingin melihat jika seorang presiden condong ke salah satu pihak.
Ie mengutip dari pernyataan Anies Baswedan, jika saat ini negeri ini membutuhkan kalangan terdidik bukan didasari kepentingan keluarga.
"Pak Anies di Jogja bilang jika Republik ini dibangun oleh orang-orang terdidik dan bukan kepentingan keluarganya. Tapi untuk kepentingan semuanya," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang presiden boleh saja ikut berkampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu, Jokowi menyatakan jika presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.
“Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
“Tapi yg paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Jokowi berpandangan bahwa menteri-menteri yang berasal dari non politik boleh ikut berkampanye karena mereka juga memiliki hak demokrasi dan hak politik.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ucap Jokowi.
Pewarta: Nirmala Hanifah
Editor: Redaktur TVRINews
Sumber: TVRI
