Budisatrio mengatakan narasi tersebut adalah misinformasi yang sengaja disebarkan oleh pihak lain. Dia pun menyebut bahwa program makan siang gratis segera dimulai setelah Prabowo-Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden,” ucap Budisatrio dalam siaran pers diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan munculnya narasi tersebut berawal ucapan dirinya yang disalahartikan. Budisatrio meluruskan, pernyataan dia yang sebenarnya adalah program makan siang baru mencapai target maksimal pada tahun 2029.
“Pernyataan saya di awal bulan Desember dipotong dan dihilangkan konteksnya, seolah-olah saya menyatakan bahwa program makan siang dan susu gratis baru terlaksana pada 2029. Padahal yang benar adalah program makan siang gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029,” tuturnya.
Program makan siang gratis tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan dengan skala prioritas begitu Prabowo dan Gibran dilantik.
“Jadi, tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama,” kata Budisatrio.
Jumlah penerima program makan siang gratis, sambung dia, akan bertambah setiap tahunnya hingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak pada tahun 2029.
“Di tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima program makan siang dan susu gratis pada tahun 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan,” ucap Budisatrio.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga menyebut bahwa pihak TKN sudah memantau misinformasi itu sengaja disebarkan pada saat masa tenang sebelum hari pemungutan suara.
“Kami menduga ini bagian dari misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang kampanye lalu. Padahal pernyataan saya yang dipotong tersebut adalah pernyataan di tanggal 4 Desember (2023). Lalu dimunculkan kembali tanggal 13 Februari (2024), lebih dari dua bulan kemudian,” katanya.
TKN memilih tidak merespons narasi tersebut karena menghargai esensi masa tenang. “Namun karena sampai sekarang masih beredar, akhirnya kita putuskan untuk melakukan klarifikasi,” tandas Budisatrio.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
