ANTARA

  • Beranda
  • Berita
  • Tiga parpol pertahankan Koalisi Perubahan saat hadapi Pilkada 2024

Tiga parpol pertahankan Koalisi Perubahan saat hadapi Pilkada 2024

15 Maret 2024 22:46 WIB
Tiga parpol pertahankan Koalisi Perubahan saat hadapi Pilkada 2024
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim usai melakukan pertemuan dengan petinggi partai-partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (15/3/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin mempertahankan koalisi tersebut saat menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
 
"Pertemuan ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik kami sungguh-sungguh berusaha untuk terus mempertahankan koalisi ini sampai pilkada," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim.

Usai melakukan pertemuan dengan petinggi partai-partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, Hermawi mengatakan, koalisi ini akan dimulai dari DKI Jakarta sehingga sejumlah anggota koalisi yang menjadi DPRD DKI akan terus melakukan pertemuan.
 
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya akan bergilir mengadakan pertemuan setiap pekannya dengan tiga partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
 
"Hanya malam ini saja kita bersama, minggu depan di PKS, minggu depannya lagi di PKB dan seterusnya," katanya.

Baca juga: PKS buka opsi bagi Anies untuk kembali pimpin DKI Jakarta
 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino berharap koalisi partai yang dibangun nantinya juga bisa berada di tingkat daerah.
 
"Arahan dari DPP khususnya NasDem berharap koalisi yang dibangun di tingkat nasional bisa juga dibangun di tingkat daerah," ujar Wibi.
 
Wibi turut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat DKI Jakarta yang sudah memberikan 11 kursi di DPRD DKI Jakarta yang tentunya menjadi tanggung jawab berat bagi fraksinya.

Baca juga: PKS DKI wacanakan adanya DPRD tingkat II dalam RUU DKJ
 
Adapun isu di Jakarta yang paling terlihat, yakni Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) hingga Dewan Kawasan Aglomerasi.
 
"Jangan sampai kita berbicara tata ruang, misalnya, di DKI Jakarta, orang-orang kecil itu makin tersingkir di Jakarta karena hanya membangun​​​​ pusat bisnis baru," katanya.
 
Dia berharap pertemuan ini juga mencegah adanya ketimpangan baru agar bisa dipelajari seksama.
Baca juga: PKS DKI dukung Khoirudin jadi calon Ketua DPRD DKI
​​​​​​
Baca juga: PKS raih urutan pertama perolehan suara DPRD DKI Jakarta

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Sumber: ANTARA