"Itu memang jalan terbaik karena butuh banyak pihak untuk menjalankan program yang telah dicanangkan," kata Igor saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Prabowo sejak awal memang sudah memberikan sinyal bagi seluruh partai politik untuk masuk ke pemerintahannya. Hal tersebut sebagai pertanda baik karena akan menciptakan koalisi besar yang membuat posisi pemerintah kuat.
Dengan posisi pemerintah yang kuat, Prabowo-Gibran akan dengan mudah menjalankan program pembangunan dan kemakmuran rakyat.
"Dia mengharapkan memang semakin banyak koalisi di pemerintahan itu juga semakin stabil karena kita sistemnya presidensial," kata Igor.
Baca juga: Anggota DPR: Rekonsiliasi nasional wujudkan pembangunan berkelanjutan
Salah satu pekerjaan rumah besar yang menunggu Prabowo-Gibran adalah program makan siang dan susu gratis untuk masyarakat. Belum lagi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berjalan.
Menjalankan program tersebut, menurut Igor, membutuhkan bantuan semua pihak agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat.
Igor berpendapat beberapa partai politik di seberang Prabowo mulai memberikan sinyal untuk bergabung ke kubu pemerintah.
"PPP saya rasa potensi bergabung dengan pemerintahan, PKB juga ada potensi. Nah, ini nggak tahu nih NasDem," tambahnya.
Dia yakin dengan koalisi besar pemerintah, seluruh program yang bertujuan memakmurkan masyarakat akan dengan mudah diwujudkan.
Baca juga: Ekonom: Rekonsiliasi nasional perlu demi iklim investasi kondusif
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Baca juga: Hipmi: Perlu percepat rekonsiliasi setelah pilpres untuk jaga ekonomi
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
