ANTARA

  • Beranda
  • Berita
  • Pengamat nilai rekonsiliasi nasional perlu dibangun jauh hari

Pengamat nilai rekonsiliasi nasional perlu dibangun jauh hari

17 Maret 2024 12:19 WIB
Pengamat nilai rekonsiliasi nasional perlu dibangun jauh hari
Pegamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. ANTARA/M Mardiansyah Al Afghani
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan bahwa rekonsiliasi nasional usai gelaran Pemilu 2024 semestinya perlu dibangun jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu dikeluarkan oleh KPU.
 
Menurutnya upaya rekonsiliasi nasional dengan suasana aman, damai, lancar, dan penuh dengan kekeluargaan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Sehingga menurutnya wacana rekonsiliasi itu perlu digerakkan sebelum 20 Maret 2024 atau sebelum pengumuman hasil pemilu.
 
"Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
 
Dia mengatakan upaya rekonsiliasi nasional perlu dilakukan oleh sejumlah tokoh bangsa, tokoh politik, maupun pihak yang menang atau pihak yang kalah. Pihak-pihak itu menurutnya perlu menunjukkan bahwa mereka bisa saling berangkulan.

Baca juga: Anggota DPR: Rekonsiliasi nasional wujudkan pembangunan berkelanjutan

Baca juga: Ekonom: Rekonsiliasi nasional perlu demi iklim investasi kondusif
 
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia itu menilai bahwa membangun bangsa tentu tidak akan bisa dibangun dengan sekelompok orang saja, melainkan harus secara bersama-sama dengan antarkelompok masyarakat di Indonesia.
 
Khususnya bagi pihak yang kalah dan yang menang, dia pun menyarankan untuk sama-sama melakukan rekonsiliasi demi pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, menurutnya rekonsiliasi itu juga sejati-nya bakal mengembalikan persatuan dan kesatuan bangsa.
 
"Oleh karena itu, ya seluruh komponen bangsa, baik dari partai politik maupun individu-individu, kelompok-kelompok, punya peran besar untuk bisa melakukan rekonsiliasi," kata dia.
 
Sebelumnya, sejumlah dorongan untuk rekonsiliasi nasional seusai Pemilu 2024 bermunculan dari sejumlah pihak, baik anggota legislatif, tokoh pengusaha, hingga tokoh agama. Mereka pun memiliki alasan masing-masing dalam menyuarakan dorongan rekonsiliasi nasional tersebut.

Saat ini KPU masih melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, proses rekapitulasi Pemilu 2024 itu berlangsung dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Sumber: ANTARA