"Saya kira sih memang Bu Khofifah ini jadi titik temu, ya, buat PDI Perjuangan, buat PKS, buat yang lain di daerah," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Cecep menjelaskan potensi koalisi dari partai politik yang berbeda kubu di Pilpres 2024 untuk mengusung Khofifah di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memang terbuka dengan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya.
"Ini 'kan pengalaman dari sebelum-sebelumnya ketika koalisi yang terbentuk itu bukan koalisi yang atas dasar kesamaan ideologis, melainkan lebih pragmatis. Jadi, karena kesamaan kepentingan atau yang lain sehingga koalisinya enggak permanen, koalisi jangka pendek semua," jelasnya.
Oleh sebab itu, kata dia, koalisi seperti itu dimungkinkan dalam Pilkada 2024 diselenggarakan serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui partainya mencoba berkomunikasi dengan Khofifah terkait Pilkada 2024.
"Komunikasi-komunikasi politik untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jawa Timur berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Bagaimanapun beliau mantan Gubernur Jawa Timur," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (1/4).
Sebelumnya, kata dia, partainya telah melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk menghadapi Pilkada 2024.
"Jadi, pilkada kami lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh, tetapi detail setiap daerah. Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Bali, dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan karena beda ruang lingkupnya antara pilpres dan pilkada," jelasnya.
Sementara itu, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS mulai menjajaki komunikasi politik dengan Khofifah terkait dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jatim.
"Sekarang ini satu-satunya nama yang masih muncul adalah Bu Khofifah. Makanya, kami mulai melakukan penjajakan dengan beliau," ujar Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan ditemui di Surabaya, Selasa (2/4).
Pihaknya bahkan sudah mengutus tim untuk melakukan komunikasi dengan Khofifah. Namun, belum membahas ke arah dukung-mendukung bakal calon tertentu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/3).
Baca juga: Pengamat sebut pengawasan keamanan Pilkada 2024 perlu ditingkatkan
Baca juga: TII harap KPU dan Bawaslu lakukan manajemen risiko hadapi Pilkada 2024
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;
7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;
8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;
10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
