"World Water Forum menjadi platform dalam memfasilitasi dialog dan kolaborasi global untuk mengatasi tantangan penyediaan akses air minum serta sanitasi," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti di Jakarta, Selasa.
Menurut Diana, salah satu tema yang dibahas dalam World Water Forum Ke-10 di Bali pada Mei tahun ini yakni Penyusunan Rencana Kebijakan Global terkait Air dan Sanitasi dengan sub tema "Water for Humans and Nature".
"Sub tema ini memberi pesan pentingnya peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, untuk mengurangi dampak negatif terhadap manusia maupun lingkungan secara umum maupun spesifik," katanya.
Secara umum pada World Water Forum Ke-10, Indonesia menyuarakan kepada dunia bahwa air menjadi faktor kunci menuju kemakmuran bersama khususnya negara-negara WWC.
Baca juga: Kementerian PUPR: Inpres air minum ditargetkan terbit pada tahun ini
Baca juga: Kementerian PUPR promosikan Pamsimas dalam World Water Forum Ke-10
Seluruh negara harus punya komitmen bersama menjaga kualitas dan akses layanan air bersih.
Kebijakan penyediaan air bersih khususnya air minum perlu dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya adalah peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Serta yang terakhir adalah peningkatan kemampuan dan komitmen para pihak terkait pendanaan.
“Sementara pendekatan lain yang juga tak kalah penting adalah penyediaan air minum di tempat yang sulit air dan mendekatkan air kepada masyarakat,” ujar Diana.
Dia juga menyampaikan bahwa pada forum nanti, Indonesia bersama negara-negara anggota World Water Council mencari berbagai mekanisme dan pendekatan untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan air.
Ada tiga proses dikatakannya yang akan secara spesifik membahas permasalahan air yang erat kaitannya dengan politik, regional/kawasan, dan tematik. Ruang diskusi antar pemangku kepentingan dari mulai kepala negara, anggota parlemen, pejabat setingkat menteri, pemerintah daerah, dan otoritas wilayah sungai, untuk isu air yang erat kaitannya dengan politik.
“Sinergi ketiga proses ini diperlukan dalam upaya mewujudkan ‘air sebagai sarana menuju kemakmuran bersama,” ujar Diana.
Kedua adalah pembahasan isu air dengan melibatkan pemangku kepentingan dari mulai pemerintah hingga lembaga non profit.
Ada enam subtema yang membahas berkaitan dengan isu air antara lain water for human and nature, water security and prosperity, disaster risk reduction and management, governance cooperation and hydro diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge and innovation.
Terakhir adalah terkait persoalan regional/kawasan. Forum nantinya membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan yang berasal dari sejumlah kawasan yakni Mediterania, Asia Pasifik, Amerika dan Afrika.
“Ketiga proses tersebut akan menyelaraskan berbagai upaya yang berorientasi pada aksi atau solusi nyata melalui agenda politik dan regional yang diprioritaskan, serta tema-tema utama yang diidentifikasi,” kata Diana.
Baca juga: Kementerian PUPR tuntaskan pembangunan embung dan sabo dam di Magelang
Baca juga: Menteri PUPR menargetkan IPA Sepaku Semoi beroperasi pada Juni 2024
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
