"Agenda World Water Forum ini juga sejalan dengan agenda SDGs khususnya poin keenam terkait dengan air bersih dan sanitasi yang layak," kata Ansiha Nur di Padang, Rabu.
Menurut dia, agenda besar tersebut harus dimaksimalkan banyak negara terutama Indonesia sebagai tuan rumah dalam menunjang isu-isu besar tentang air dan sanitasi.
Jaminan dan keberlangsungan air bersih di dunia tidak boleh hanya sebatas pembahasan di tingkat delegasi yang hadir saja. Namun, implementasinya harus melibatkan pemangku kebijakan hingga kalangan akar rumput.
"World Water Forum ini kan ajang pembahasan tentang air dan sanitasi di dunia. Para delegasi harus bisa memecahkan dan mencari solusinya," harap dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas tersebut.
Khusus di tanah air ia menyarankan pemecahan masalah air bersih dan sanitasi di Indonesia mengedepankan sisi kearifan lokal, termasuk mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Sebab, di negara-negara maju pemecahan solusi air bersih didukung dengan anggaran yang memadai. Sementara, di Indonesia hal tersebut belum tentu terpenuhi karena keterbatasan anggaran.
"Contoh di negara maju mereka bisa mengolah air limbah dengan teknologi yang bagus. Tapi, kalau di Indonesia, misalnya di Sumatera Barat, kita masih terkendala biaya sehingga harus mengedepankan kearifan lokal," ujarnya.
Untuk diketahui, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah World Water Forum 2024. Acara internasional sebagai upaya 172 negara di dunia dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal memastikan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi.
World Water Forum 2024 atau Forum Air Dunia merupakan pertemuan global yang membahas isu-isu terkait air, termasuk pengelolaan sumber daya air, keberlanjutan, dan akses air bersih. Forum ini akan mengangkat isu-isu terkait pengelolaan sumber daya air, keberlanjutan dan akses air bersih.
Baca juga: BRIN luncurkan sistem informasi danau di World Water Forum
Baca juga: DPR: Resolusi World Water Forum jadi referensi bagi pembuat kebijakan
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
