"Kebijakan Zero Delta Q dapat dijadikan suatu isu dalam proses politik World Water Forum ke-10 bahwa ini perlu kita terapkan," kata Ketua KP2C Puarman di Bali, Sabtu.
Kegiatan World Water Forum ke-10 berlangsung di Bali selama 18-25 Mei 2024.
Ia mengatakan Zero Delta Q mengusung konsep penyeragaman tata ruang dalam upaya pengendalian bencana yang bersumber dari luapan sungai.
Konsep itu, katanya, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yang menyebutkan Zero Delta Q sebagai keharusan agar setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambah debit air ke sistem drainase atau sistem aliran sungai.
Dia mengatakan kebijakan itu ditetapkan sebagai persyaratan penerbitan izin pemanfaatan ruang dalam suatu DAS. Misalnya, dalam izin mendirikan bangunan (IMB) atau izin pemanfaatan ruang lainnya.
"Misalnya dalam proyek pembangunan perumahan, maka debit air yang dihasilkan dari perumahan itu harus dihitung jumlahnya dan tidak boleh langsung dibuang ke sungai di sekitarnya," katanya.
Sejumlah strategi pengendalian air yang dapat diimplementasikan untuk mencegah penambahan beban debit sungai, bisa dilakukan dengan membuat skema "parkiran air" di luar DAS.
Baca juga: Delegasi World Water Forum yang hadiri Segara Kerthi bertambah
Bentuk "parkiran air" yang dapat diterapkan, seperti membangun embung, sumur resapan, dan drainase vertikal yang memungkinkan menjadi cadangan air tanah.
"Tidak mungkin sungai harus terus-menerus dinormalisasi oleh pemerintah, kalau suplai airnya juga tidak dibatasi," katanya.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia mengatakan pengelolaan dan mitigasi bencana, khususnya banjir di Indonesia, memerlukan penyelarasan antara pengendalian struktural melalui penataan perilaku air dan non-struktural melalui penataan perilaku manusia.
"Seandainya prinsip ini dilakukan oleh sebagian besar atau seluruh wilayah Indonesia, maka tampungan air yang kita dapatkan sangat besar. Maka apa yang kita harapkan dari mitigasi bencana dan pengendalian banjir dapat diwujudkan,” ujarnya.
Implementasi kebijakan Zero Delta Q akan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, karena sebagian besar penerapan kebijakan ini di daerah.
"Diperlukan dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk terhadap pemanfaatan lahan pada suatu DAS untuk pertanian dan kegiatan masyarakat lainnya,” katanya.
World Water Forum ke-10 yang digelar di Nusa Dua, Bali, fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).
Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengelolaan air.
KP2C salah satu delegasi dari unsur masyarakat yang turut dihadirkan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dalam agenda Forum Air Dunia diikuti 192 negara itu.
Baca juga: UE lanjutkan kerja sama air global di World Water Forum
Baca juga: Puan: Parlemen dunia bahas kelangkaan air pada World Water Forum Ke-10
Baca juga: Menengok infrastruktur pendukung World Water Forum di Bali
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
