DPR RI bawa empat isu penting di World Water Forum Ke-10

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan ada empat isu besar yang akan didorong parlemen Indonesia dalam pertemuan World Water Forum Ke-10 di Bali, 18-25 Mei 2024.

"Ada empat hal yang akan didorong oleh Parlemen Indonesia melalui BKSAP DPR RI, pertama mendorong pembahasan isu air dan sanitasi dalam bingkai pencapaian SDGs khususnya SDG 6 tentang air dan sanitasi " kata Putu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan, isu air dan sanitasi dalam bingkai pencapaian SDGs ini penting karena situasinya adalah hal yang sangat mendasar bagi kebutuhan manusia dan juga dalam upaya mewujudkan target-target pembangunan berkelanjutan.

Kedua, lanjut Putu, BKSAP berkeinginan agar kearifan lokal, kekuatan sejarah adat dalam menghormati air, membuka ruang secara inklusif dan merata bagi komunitas lokal untuk memanfaatkannya menjadi kekayaan tak benda yang dapat diakui pengambil kebijakan.

"Bahkan, pengambil kebijakan dapat belajar dari kekuatan dan kearifan lokal ini," ujarnya.

Yang ketiga, Putu mengatakan seiring dengan fenomena perubahan iklim yang semakin tak terbendung, BKSAP ingin melihat dan membahas bersama-sama dengan komunitas parlemen global, mengenai konektivitas kedua isu, dan bagaimana keduanya sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia.

"Oleh karenanya, perlu langkah-langkah yang urgen untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul akibat situasi air dan perubahan iklim,” ujarnya.

Selanjutnya, agenda yang tak kalah penting yakni keinginan BKSAP untuk mendorong potensi kolaborasi, kerja sama saintifik, peluang-peluang diplomasi air (hydrodiplomacy) untuk koeksistensi antarbangsa.

Menurut dia, perspektif diplomasi BKSAP melihat air sebagai komoditas yang mampu menjembatani manusia lintas wilayah, mengingat sifat air yang mengalir, dan alirannya juga tak kenal batas wilayah.

"Berbagai contoh kerja sama pengelolaan air lintas batas menjadi satu isu yang menarik bila dikaitkan dengan hydrodiplomacy ini," kata Putu menjelaskan.

Disamping itu, kata dia, suara kaum muda akan menjadi titik awal dalam pertemuan untuk memberikan perhatian kepada para legislator global mengenai kaum muda, yang merupakan penerima manfaat bumi saat ini dan di masa depan, mengenai air dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi mereka di masa depan dan jenis intervensi apa yang akan dilakukan.

"Suara pemuda sangat penting bagi negara kita," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, acara pra-pertemuan parlemen telah diselenggarakan pada bulan April dengan melibatkan ratusan pemuda melalui pertemuan Balai Kota Pemuda tentang air.

"Balai kota ini membuahkan hasil karena memberikan harapan generasi muda terhadap masa depan air," kata Putu.

Putu menekankan, isu air tidak bisa dianggap remeh, terlebih kaitannya dengan tantangan global yang saat ini dalam hal perubahan iklim.

Dipaparkannya, Data dari World Resources Institute (WRI) Aqueduct Water Risk Atlas, menemukan sedikitnya 25 negara-seperempat dari populasi dunia-terekspos pada tingkat water stress yang sangat tinggi secara menahun.

Sekitar 4 miliar penduduk, lanjut dia, terancam kelangkaan air sedikitnya sebulan sekali per tahun. Pada 2050, angka tersebut dapat meningkat ke 60 persen dari penduduk global.

 

 

Di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Bali, NTB, hingga Tanimbu (Maluku), pada 2030, diperkirakan mengalami kelangkaan air dari tinggi hingga sangat tinggi.

 

"Tantangan terkait water stress ini berlipat, tidak hanya dari perubahan iklim, tetapi juga akibat konflik dan peperangan. Bisa dibilang air ini untuk kesejahteraan dan perdamaian dunia,” ungkap Putu.

 

Data SDGs 2023 dari PBB, lanjut dia, juga masih mencatat miliaran penduduk masih mengalami kekurangan akses ke air minum layak (aman), sanitasi dan higienitas. Sementara di Indonesia, cakupan layanan air minum telah berada di 91,05 persen dengan target pemerintah 100 persen pada 2024 ini.

 

Tetapi akses air minum perpipaan, menurut data Perpamsi baru 19,74% (2023). Sisanya adalah akses air minum dari sumber lain seperti galon, air permukaan hingga air tanah.

 

"Tentu tanpa pengelolaan atau penyaringan memadai, potensi pencemaran bakteri e-coli sangat tinggi,” kata Putu.

 

Putu yang juga Anggota biro, Komite IPU (Inter-Parliamentary Union) untuk pembangunan berkelanjutan menyampaikan, DPR RI akan menjadi host penyelenggaraan parliamentary side event ‘The 10th World Water Forum’ di Nusa Dua, Bali.