Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-78 Dennis Francis di sela-sela World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.
Menurut pernyataan yang diterima di Nusa Dua, Bali, Senin, salah satu hal yang dibahas Retno dan Francis dalam pertemuan pada Minggu (19/5) adalah persoalan Palestina.
Terkait hal tersebut, Retno menyambut baik disahkannya Resolusi Sidang Majelis Umum PBB nomor ES 10/23 yang memberi hak-hak istimewa laksana anggota penuh untuk Palestina di Majelis Umum PBB pada 10 Mei lalu.
Resolusi tersebut, ucap dia, merupakan langkah penting dalam upaya mendorong hak yang setara bagi Palestina di antara negara-negara dunia.
Meski demikian, resolusi tersebut belum cukup. Retno menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah memastikan perdamaian berkelanjutan terwujud, pengiriman bantuan kemanusiaan lancar tanpa hambatan, dan Palestina meraih status keanggotaan penuh di PBB.
Selain itu, Retno dan Francis juga membahas persoalan multilateralisme dan perubahan iklim.
Dalam hal multilateralisme, Retno mengatakan bahwa PBB harus menguatkan perannya lebih dari sekadar jangkar multilateralisme. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia terus mendukung terwujudnya hal tersebut.
Menlu mengatakan bahwa Indonesia menyambut baik rencana penyelenggaraan Summit of the Future pada September 2024 dan berharap pertemuan tersebut membuahkan hasil konkret, termasuk dalam mendorong reformasi arsitektur multilateral dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Terkait perubahan iklim, Retno juga menegaskan komitmen Indonesia berkolaborasi mengatasi kenaikan laut yang sangat berdampak pada negara-negara kepulauan kecil.
Oleh karena itu, Retno mengatakan bahwa Indonesia mendukung penyelenggaraan High-Level Meeting on the Sea Level Rise juga pada September mendatang dan berharap pertemuan tersebut membuahkan hasil konkret.
Baca juga: MPR apresiasi Majelis Umum PBB dukung keanggotaan penuh Palestina
Baca juga: Indonesia dorong pemberian hak istimewa bagi Palestina di PBB
Sumber: ANTARA
