"Ini juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan administrasi tanah dan air. Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas satu sama lain, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN tentu punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan," ujar AHY, usai menghadiri acara pembukaan World Water Forum Ke-10, di Nusa Dua, Bali, Senin.
AHY mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam meyakinkan dan mempersiapkan lahan untuk infrastruktur air seperti bendungan, embung, dan sebagainya.
"Benar, kalau kita bicara air tidak terlepas dari lahannya itu seperti apa, kita ingin misalnya pengairan terhadap lahan pertanian lancar, dibutuhkan lahan sekian hektare misalnya di suatu lokasi, kabupaten atau kota tertentu, maka kita harus yakinkan lahan tersebut memang dipersiapkan dengan baik secara hukum kemudian kalau itu masih di areal kehutanan tentu kita berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, dan pemerintah daerah harus terus dilibatkan," katanya pula.
Kementerian ATR/BPN sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
"Kami punya komitmen ingin mendukung penuh segala sesuatu yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga kelestarian alam," kata AHY.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan capaian pemerintah dalam membangun dan memperkuat infrastruktur air dalam negeri kepada para kepala negara yang hadir di Pertemuan Tingkat Tinggi World Water Forum Ke-10, di Nusa Dua, Bali, Senin.
Kepala Negara menyebutkan bahwa peran air yang amat penting bagi Indonesia turut dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat, sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa peran air sangat sentral bagi kehidupan manusia. Presiden pun mengutip penelitian Bank Dunia yang memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen hingga tahun 2050.
Baca juga: Kalteng terus menuju tertib administrasi tanah
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
