Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menyatakan bahwa kegiatan PWF juga tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing.
"Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," kata koordinator Organisasi Masyarakat Pecalang dan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Masyarakat Bali, Gus Yadi.
Yadi mengatakan kehadiran PWF merupakan bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan, serta dapat membahayakan kedaulatan dan ketertiban masyarakat Bali.
Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menyoroti bahwa PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Bali.
Dengan demikian, mereka menegaskan bahwa keberadaan forum semacam itu tidak akan diterima di tengah-tengah masyarakat lokal.
Yadi meminta kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap agenda PWF yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 20-23 Mei 2024.
Ia mengajak kepada seluruh masyarakat Bali untuk bersatu dan menolak segala bentuk campur tangan asing yang dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban di Pulau Dewata.
Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan masyarakat Bali yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan budaya yang kaya.
Baca juga: PDIP: Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Ke-10 bentuk keteladanan
Baca juga: Satgas Pamwil World Water Forum kerahkan belasan kendaraan tempur
Baca juga: BNPT pastikan World Water Forum Ke-10 berjalan lancar dan aman
Baca juga: PDIP: Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Ke-10 bentuk keteladanan
Baca juga: Satgas Pamwil World Water Forum kerahkan belasan kendaraan tempur
Baca juga: BNPT pastikan World Water Forum Ke-10 berjalan lancar dan aman
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
