Menurut dia, setiap negara yang tergabung dalam Keanggotaan Inter-Parliamentary Union (IPU) sedianya menjadi petarung dalam memperjuangkan air dengan membuat resolusi berupa undang-undang.
“Tentu yang lain kita harus mendorong agar undang-undang ini bisa terimplementasi. IPU juga akan meneruskan hal ini bagaimana ke depan agar komitmen ini dapat diwujudkan dalam bentuk resolusi, dan resolusi bisa dibangun dalam bentuk undang-undang atau law di masing-masing negara, pada intinya terfokus kepada air dan membangun satu omnibus tentang air,” kata Putu dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menyebut bahwa parlemen Indonesia telah membentuk Kaukus Air DPR RI untuk turut membantu agar komisi terkait segera mengakselerasi dibuatnya omnibus law tentang air, serta membantu akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).tentang air dan sanitasi.
“Sehingga, kaukus air begitu penting. Komitmen beberapa negara sangat jelas, mereka akan mengakselerasi. Karena kalau hanya business usual di komisi-komisi saja, tidak dapat dilakukan akselerasi secara eksponensial. Jadi perlu pencapaian akselerasi ini mencapai agenda SDG’s 2030," ujarnya selaku inisiator Kaukus Air DPR RI itu.
Dia juga mengatakan bahwa parlemen harus berada di barisan terdepan mengawal isu tentang air karena memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Saya sebagai Wakil Ketua BKSAP dan anggota Biro IPU untuk Pembangunan Berkelanjutan mengajak teman-teman parlemen memperhatikan isu ini (air), dan standing committee untuk sustainable development. Ke depan harus satu resolusi tentang air, ada share outcome dari parlemen yang betul-betul mewakili Organisasi Parlemen Dunia (IPU). Sehingga secara global, kita punya komitmen mengatasi permasalahan air,” tuturnya.
Putu menambahkan bahwa pelaksanaan World Water Forum Ke-10 di Bali tahun ini merupakan sebuah momen bersejarah sebab dapat mewujudkan pula pelaksanaan Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum di dalamnya.
"Saya sendiri terus bekerja dan menerima Presiden World Water Council Loic Fauchon di DPR pada Oktober 2023, dan bersama Pak Basuki Menteri PUPR meminta tolong agar menjembatani ke Inter-Parliamentary Union. Langsung saya kerjakan dan akhirnya IPU setuju. Inilah hasilnya first Parliamentary Meeting (pada) World Water Forum yang Ke-10 bisa terwujud," kata dia.
Baca juga: BKSAP DPR apresiasi Presiden Dewan Air Dunia soal sebutan pejuang air
Baca juga: Waka BKSAP luncurkan pembentukan Kaukus Air DPR
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
