ANTARA

  • Beranda
  • Berita
  • Menteri PUPR: Kompendium memuat 113 proyek senilai Rp150 triliun

Menteri PUPR: Kompendium memuat 113 proyek senilai Rp150 triliun

21 Mei 2024 17:39 WIB
Menteri PUPR: Kompendium memuat 113 proyek senilai Rp150 triliun
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dalam konferensi pers setelah mengesahkan deklarasi dalam rapat tingkat menteri WWF ke-10 di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, kompendium yang disepakati dalam World Water Forum ke-10 memuat 113 proyek dengan nilai mencapai 9,4 miliar dolar AS atau Rp150,4 triliun (asumsi kurs Rp16.000).

“Salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara, sebanyak 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar AS,” ujar Basuki dalam konferensi pers setelah mengesahkan deklarasi dalam rapat tingkat menteri WWF ke-10 di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Basuki mengatakan, proyek yang dimuat di dalam kompendium tersebut merupakan proyek yang menjadi andalan bagi berbagai negara.

Adapun proyek yang disoroti oleh Pak Bas, sapaan akrab Basuki, adalah proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengolahan air limbah domestik bagi 300 ribu rumah tangga.

“Berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara. Jadi, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi seluruh dunia,” kata Basuki.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum yang memaparkan secara singkat terkait proyek-proyek yang dimuat di dalam kompendium tersebut.

Ervan menjelaskan, 113 proyek tersebut terdiri atas studi atau kajian, technical assistant, pusat riset, hingga capacity development atau pengembangan kapasitas.

Menurut Ervan, terdapat proyek yang bersifat bilateral dan multilateral.

“Untuk (proyek) yang di Indonesia, yang paling besar memang dari sisi sanitasi air minum, salah satunya (terkait) Inpres,” kata Ervan.

Adapun inpres yang dimaksud merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik ini dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit bawaan air, menurunkan prevalensi dan mencegah terjadinya stunting, serta mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat.

“Adapun daerahnya, ada di Palembang, ada di Pantura, ada di Makassar, di pulau-pulau kecil, dan Jabodetabek,” kata Ervan.

Deklarasi tingkat menteri World Water Forum ke-10 telah disahkan dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono sebagai co-chair.

Deklarasi tersebut mengesahkan sejumlah usulan Indonesia dalam pengembangan air, yaitu pendirian Centre of Excellence untuk ketahanan air dan iklim, kesepakatan para menteri untuk mengusulkan penetapan Hari Danau Sedunia melalui resolusi PBB, dan pengarusutamaan isu pengelolaan air untuk negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil.

Kompendium aksi konkret World Water Forum ke-10 menjadi bagian tak terpisahkan dari deklarasi tersebut.

Baca juga: Deklarasi tingkat menteri World Water Forum ke-10 disahkan
Baca juga: Menteri Basuki: World Water Forum adalah kemenangan diplomatik Indonesia
Baca juga: Menteri PUPR: Generasi muda bisa berkontribusi lewat World Water Forum


Sumber: ANTARA