KPU nilai upaya PPP capai ambang batas parlemen tak dapat tercapai
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menilai upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencapai ambang batas parlemen yang sebesar empat persen agar bisa masuk Senayan tidak dapat tercapai.
Menurut dia, itu merupakan konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak dapat menerima sejumlah permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang diajukan oleh partai tersebut.
Selengkapnya klik di sini.
DKPP akan periksa Ketua KPU RI dalam sidang tertutup Rabu besok
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (22/5), pukul 09.00 WIB.
Perkara ini diadukan oleh perempuan berinisial CAT, yang memberikan kuasa Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dan kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.
Selengkapnya klik di sini.
BNPP RI sebut tiga strategi berantas JTR di perbatasan RI-Malaysia
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengungkapkan bahwa lembaganya menyiapkan tiga strategi utama untuk memberantas jalur perlintasan tidak resmi (JTR) di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Budi Setyono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut strategi pertama adalah melakukan penutupan total atau menutup jalur yang jarang digunakan.
Selengkapnya klik di sini.
BKSAP DPR: Kesepakatan parlemen di WWF Ke-10 akan diserahkan ke IPU
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan kesimpulan pertemuan parlemen dari berbagai negara pada World Water Forum (WWF) Ke-10 akan dibawa ke Dewan Pengurus Inter-Parliamentary Union (IPU) pada Sidang IPU Ke-149.
Menurut dia, anggota parlemen dari 49 negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, pada Pertemuan Parlemen Dunia dalam rangkaian WWF Ke-10 guna memperkuat kerja sama dalam memobilisasi tindakan parlemen mengenai air untuk kesejahteraan bersama.
Selengkapnya klik di sini.
Kekosongan jabatan kepala daerah berpotensi terjadi di Bekasi
Kekosongan jabatan kepala daerah berpotensi terjadi di Kabupaten Bekasi mengingat Kementerian Dalam Negeri RI tidak kunjung menunjuk pejabat di akhir masa jabatan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, masa tugas Dani Ramdan selaku penjabat bupati berakhir pada 18 Mei 2024 lalu sesuai dengan surat keputusan perpanjangan. Sedangkan berdasarkan berita acara pelantikan, jabatan Dani berakhir pada 23 Mei 2024.
Selengkapnya klik di sini.
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
