RRI

  • Beranda
  • Berita
  • AHY Kedepankan Kesejahteraan Rakyat dalam Atasi Air

AHY Kedepankan Kesejahteraan Rakyat dalam Atasi Air

22 Mei 2024 11:23 WIB
AHY Kedepankan Kesejahteraan Rakyat dalam Atasi Air
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat hadir pada pertemuan United Cities and Local Governments di World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali NusaDua Convention Centre, Rabu (22/5/2024). (Foto:rri.co.id/Charlie Lopulua)

KBRN, Denpasar: Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, perlu manajemen air yang kongkrit dan nyata untuk kepentingan masyarakat. Menurutya, ada tiga manajemen yang harus dikedepankan. 

"Pertama kita mengenakan bahwa manajemen air, manajemen air bersih ini harus ditunjukkan pada penguatan dan kemakmuran untuk rakyat. Jadi kemudian jangan sampai air yang merupakan elemen yang mendalam dari kehidupan tidak untuk kesejahteraan rakyat," kata AHY di Nusa Dua Bali, Rabu (22/5/2024).

Kedua, kata ia, bagaimana memiliki akses air yang berkeadilan dan bisa dirasakan semua golongan. "Tidak boleh ada yang sulit mendapatkan air bersih dan sanitasi," ucapnya.

Ketiga, kata ia, keberlanjutan secara global warming, krisis iklim, dan kelangkaan air, serta tanah itu tidak pernah habis. Artinya selalu menjadi isu dan perdebatan konflik di belahan dunia," katanya.

Oleh karena itu, Ketua Umum Demokrat ini berharap melalui WWF ini mempunyai semangat bersama untuk menyelesaikan persoalan air. "Mudah-mudahan kita bisa bersatu dan kolaborasi mengambil langkah-langkah kongkrit," ucapnya.

Selain itu, dirinya juga memberikan dukungan konkret terhadap inisiatif sertifikasi lahan air atau mensertifikasi Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) untuk pemanfaatan air. AHY menekankan, kedepannya urusan perizinan penggunaan lahan untuk pemanfaatan air akan terus diintegrasikan

"Ini juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan administrasi tanah dan air. AHY mengatakan, urusan air itu tidak bisa terlepas dengan lainnya, termasuk soal tanah. 

Untuk itu, kata dia, Kementerian ATR BPN memiliki andil juga untuk mengakomodasi kepentingan lainnya. "Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas satu sama lainnya, oleh karena itu kementerian ATR-BPN punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan," katanya.


Pewarta: Allan
Editor: Bunaiya
Sumber: RRI