Anggota DPR: Semangat WWF di Bali perlu dilanjut dengan payung hukum

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan bahwa dari pandangan parlemen, semangat pengelolaan air yang dibahas dalam World Water Forum Ke-10 perlu dilanjutkan dengan payung hukum yang kuat untuk membuat manajemen sumber daya air.

Dia menjelaskan perubahan iklim berdampak terhadap ketahanan air karena terjadi peningkatan water hazard atau bahaya air. Artinya, kata dia, bahaya air itu berpotensi menimbulkan bencana akibat peningkatan frekuensi banjir, air hujan, dan sebagainya.

"Perlu ada rencana untuk mitigasi, perubahan iklim dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat climate change," kata Ravindra dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Di samping itu, menurutnya Ravindra mengatakan permasalahan air juga berpotensi berdampak terhadap sektor pangan dan energi. Menurutnya saat ini pembangkit energi dan sektor agrikultur di dunia sangat besar ditopang oleh sumber daya air.

Kemudian menurutnya tren peningkatan populasi penduduk dunia, juga menyebabkan kebutuhan akan energi dan pangan meningkat.

Baca juga: BKSAP DPR: Kesepakatan parlemen di WWF Ke-10 akan diserahkan ke IPU

Baca juga: BKSAP DPR: World Water Forum Ke-10 momen cegah terjadinya krisis air

Baca juga: BKSAP DPR apresiasi Presiden Dewan Air Dunia soal sebutan pejuang air

"Sehingga perlu melakukan efisiensi dalam pengelolaan air, melakukan langkah-langkah untuk memitigasi perubahan iklim, dan beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi," ujarnya.

Menurutnya manajemen pengelolaan sumber daya air juga perlu didukung oleh biaya yang besar. Saat ini menurutnya Indonesia masih mendedikasikan sekitar 0,2 persen PDB untuk air dan sanitasi.

"Jadi ini bisa kita optimalkan lagi, atau berkolaborasi dengan private sector atau organisasi non-pemerintah," ucap dia.