KBRN, Denpasar: Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 3,4 persen dari APBN untuk persoalan air. Namun, ia menilai, jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi tahunan di bidang air dan sanitasi
“Dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan memadai. Oleh karena itu, banyak ikhtiar dilakukan, mulai dari level lokal, bahkan hingga desa, sampai ke level nasional dan dunia,” kata Sri Mulyani dalam High Level Panel (HLP) World Water Forum ke-10 di Nusantara 2 Room, Bali International Convention Center, Bali, Selasa (21/5/2024).
Sri Mulyani menjelaskan, bahwa Indonesia mendorong adanya Global Water Fund atau platform pembiayaan air dunia. Pemerintah terus mengupayakan pendanaan global tersebut dengan membahasnya bersama para pemangku kepentingan dari berbagai negara dan organisasi.
Lebih lanjut, dia menambahkan, bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan air dan sanitasi yang layak. World Water Forum Ke-10 diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan skema pendanaan air yang efektif dan berkelanjutan.
“Banyak lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap air, seperti World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank, dan lain-lain. Mereka pasti memiliki portofolio yang berhubungan dengan air dan sanitasi,” tuturnya.
Pewarta: Allan
Editor: Bunaiya
Sumber: RRI
